Wabup HSU Hadiri Vicon Bersama Kapolri terkait Penyaluran Bantuan Sosial

AMUNTAI, Wakil Bupati Hulu Sungai Utara H Husairi Abdi, Lc mendukung agenda penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Polri dan Kemensos tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri Video Conference (Vicon) secara langsung bersama Kapolri dengan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Polri dan Kemensos tersebut di Ruang Rupatama Polres HSU, Jumat (11/1).

Turut hadir menyaksikan vicon tersebut, Kapolres HSU AKBP Arif Sofian, Kepala Dinas Sosial HSU H. Rizali Eswansyah, beserta seluruh jajaran terkait lainnya

Dalam Vicon tersebut menteri Sosial RI mengatakan anggaran bantuan sosial kembali ditingkatkan, total anggaran bantuan bantuan sosial tahun 2019 sebesar Rp 54,3 triliun. Tentunya ini disambut baik sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat tidak mampu di Indonesia.

Polri sendiri mengaku siap membantu baik fisik maupun nonfisik dalam penyaluran bantuan ini kepada masyarakat. Dimulai dengan pembentukan satgas pengamanan bansos yang siap memberikan pengawalan pada saat penyaluran bantuan dan membantu pencegahan permasalahan hukum.

Menindaklanjuti Vicon tersebut wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi, menyambut baik dari apa yang disampaikan oleh Kapolri ataupun Menteri Sosial RI.  “Hal ini tentunya membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik dari kedua pihak. Sebab berkenaan dengan bantuan sosial ini sangat rawan terjadi kesenjangan sosial, terutama pada saat pembagian bantuan, ini perlu diantisipasi agar bantuan bisa tepat sasaran dan merata,” terangnya.

Sementara itu Kapolres HSU mengaku siap menurunkan personel untuk penyaluran bantuan sosial di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Polres HSU juga siap mengawal mulai dari pendataan sampai penyaluran bantuan sosial ini.

“Nanti kami juga akan membangun satgas bansos di Polres HSU seperti yang di laksanakan di Mabes Polri” ujar Kapolres AKBP Arif Sofian.

Pun demikian ungkap Kepala Dinas Sosial HSU H Rizali Eswansyah, yang mengaku telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Semua bantuan baik dari pusat maupun daerah akan diserahkan pada masyarakat yang terdata di Basis Data Terpadu (BDT).

“Setiap penerima harus terdaftar di BDT, selain BDT dana tidak boleh disalurkan, kami terus memantau angka BDT di HSU dengan menurunkan petugas baik itu dari PKH, TKSK di setiap kecamatan di HSU yang mana mereka sendiri ditunjuk langsung Kemensos melalui SK Menteri Sosial” imbuh Rizali.

Dirinya menambahkan untuk penerima bantuan Rastra nantinya akan digantikan dengan voucher. Terhitung hingga April 2019 Rastra akan digantikan Voucher. Nanti di setiap desa akan ada E-Warung yang menyediakan kebutuhan masyakarat penerima bantuan.

“Saat ini kami sedang mengkoordinasikan dengan rekan PKH, TKSK dan Bank Mandiri untuk menetapkan titik E-Warung di tiap2 desa yang nantinya untuk menyiapkan bahan kebutuhan. Namun untuk saat ini masih disediakan beras dan telur. Dan Voucher ini tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lain dan hanya dapat digunakan di E-Warung yang telah ditetapkan di masing-masing desa,” tandasnya. (dew)