Tingkatkan Jumlah Kepesertaan, BPJS Kesehatan Gandeng Baznas

BANJARMASIN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banjarmasin melakukan terobosan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Banua.

Terbaru BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memberikan 500 kartu JKN-KIS pada peserta kurang mampu di Kota Banjarmasin.

“Ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan jumlah kepesertaan JKN-KIS pada masyarakat kurang mampu di Kota Banjarmasin yang belum bisa di-cover oleh pemerintah daerah maupun pusat,” ucap Kepala BPJS Kesehatan M Fakhriza, Senin (27/8) disela penyerahan kartu JKN-KIS pada kegiatan launching e-warong di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Kedepan dijanjikannya, kerjasama dengan Baznas akan dikembangkan di Kota Banjarmasin, baik dengan lembaga sosial maupun perusahaan swasta. Kerjasama ini sendiri berupa bantuan pembayaran JKN-KIS kepada masyarakat tidak mampu.

“Untuk data penerima bantuan JKN-KIS sendiri, lembaga sosial maupun perusahaan swasta jangan khawatir. Karena kita akan bekerjasama dengan Dinas Sosial agar mereka yang mendapatkan subsidi kartu JKN-KIS memang benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.

Saat ini dari data yang pihaknya miliki, jumlah kepesertaan JKN-KIS di Kota Banjarmasin baru sekitar 75 persen dari jumlah penduduk. Padahal ditargetkan pada tahun 2019 mendatang jumlah kepesertaan JK-KIS harus tembus diangka 99 persen.

“Karena itulah kedepannya kita akan terus berupaya menggandeng banyak pihak agar bisa bersama-sama mendorong kepesertaan JK-KIS lebih meningkat dan sesuai harapan,” tambahnya.

Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menghimbau agar perusahaan swasta di Kota Banjarmasin mempergunakan dana sosialnya dalam membantu meningkatkan kepesertaan JKN-KIS di Kota Banjarmasin.

Dengan membantu masyarakat tidak mampu memperoleh Kartu JKN-KIS, maka tentunya bisa membuat masyarakat kurang mampu bisa mengakses layanan kesehatan secara berkualitas.

“Pemkot Banjarmasin tidak bisa sendiri untuk mengover sepenuhnya masyarakat kurang mampu bisa menikmati fasilitas kesehatan di JKN-KIS. Karena itulah kita memerlukan sektor swasta untuk ikut berkontribusi,” pungkasnya. (arief)