Tahun Pertama 232 Jamban Apung Berhasil Dihapuskan

MARTAPURA, Inisiasi Bupati Banjar KH Khalilurrahman atas keprihatinan kondisi sungai Martapura dengan pencemarannya melalui program penghapusan 1.000 jamban apung meningkat signifikan. Melihat bahaya ecoli yang terkandung di dalam air baku sungai, yang bisa mengganggu tingkat derajat kesehatan masyarakat.

Karena itu Bupati Banjar KH Khalilurrahman di awal pemerintahan berkomitmen akan mengendalikan kualitas air baku Sungai Martapura dengan penghapusan 1.000 jamban. Itu artinya dalam satu tahun, ada sekitar 200 jamban apung yang harus dihilangkan dari Sungai Martapura.

“Karena setiap 1 jamban apung itu dipergunakan 4-5 kepala keluarga, sehingga bila kita menghapus jamban kita harus mengganti dengan WC-WC komunal dan WC-WC individu yang bisa dimanfaatkan,” ujar Kepala Dinas PUPR Kabupaten banjar Mohammad Hilman.

Sampai dengan tahun 2016, setengah dari masa kepemimpinan Bupati Banjar sudah ada 32 jamban apung yang berhasil dihapuskan.

Nah, sejak tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banjar terus dipacu untuk mencapai progress program penghapusan jamban apung di Sungai Martapura.

“Hingga akhir tahun ini (2017, red) kita sudah bisa menghapus 232 jamban apung,” sebut Hilman

Percepatan-percepatan yang bisa dilakukan berkat komitmen kuat dari Bupati Banjar, ingin meningkatkan derajat kesehatan warga di Kabupaten Banjar dengan dukungan APBD Banjar.

Selain dari dukungan APBD Banjar, juga dipersiapkan dari program Dana Desa, ada sekitar 18 desa yang mensupport keberadaan penghapusan jamban apung ini. “Mereka (18 desa, red) bisa menyisihkan sekitar 1,7 miliar yang berada di sekitar Sungai Martapura tersebut,”

Selain komitmen tinggi Bupati Banjar menghapus jamban apung ini, Dinas PUPR Banjar juga mengikuti program dana hibah air limbah dari pemerintah pusat.

Melalui program dana hibab air limbah ini, Dinas PUPU Banjar mengeluarkan pendanaan terlebih dahulu, kemudian diganti oleh pemerintah pusat. “Ini salah satu terobosan yang kita lakukan,” kata Hilman.

Harapannya dengan mengikuti program dana hibah air limbah dari Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR RI peningkatan kinerja sanitasi melalui program penghapusan jamban apung terus meningkat.

“Sesuai target Dirjen Cipta Karya Kementerian PU PR 100, 0, 100, 100 % pelayanan sanitasi, 0 % kawasan kumuh, 100 % air bersih,” sebut Hilman.

Hingga tahun 2016, kondisi pelayanan pelayanan sanitasi di Kabupaten Banjar baru mencapai 43,5 %. “Artinya kita masih butuh 56,5 % untuk mencapai target sanitasi 100 % itu,” katanya.

Masalah ke depan, bagi Pemkab Banjar adalah merubah kebiasaan pola hidup warga bantaran Sungai Martapura yang sudah terbiasa MCK (Mandi Cuci Kakus) di aliran sungai.

“Merubah kebiasaan masyarakat kita yang sudah terlanjur nyaman membuang air di sungai dengan pola sanitasi menggunakan WC atau sanitasi di darat. Nah kebiasaan ini perlu merubahnya dan perlu penyesuaian,” ucap Hilman. (bie)