Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Disahkan, DPRD Banjarbaru Soroti Temuan BPK yang Terus Terulang

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna, Selasa (21/7/2020) siang. Agenda rapat kali ini yakni pengambilan keputusan terhadap Raperda -rancangan peraturan daerah- tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar mengatakan, Raperda yang dibahas hari ini sebelumnya telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kota Banjarbaru. Ia menyebut ada beberapa catatan mengenai pelaksanaan APBD 2019.

“Catatan kami tidak kurang lebih juga dari catatan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Maka kami mendorong agar persoalan-persoalan tentang temuan BPK itu bisa ditindak lanjuti oleh Pemko. Persoalan ini selalu ditemukan di tiap tahun. Tentu kami selalu merapatkan dan selalu mendorong agar tidak selalu berulang,” tambahnya.

Ia berharap untuk persoalan yang selalu ditemui dalam setiap tahunnya tidak terjadi lagi di tahun berikutnya. Pemerintah Kota harus serius menindaklanjuti agar tidak terulang.

“Saya harapkan tahun-tahun ke depannya bisa dibereskan dan bisa ditertibkan tentang masalah-masalah terutama masalah piutang, aset, tanah dan masalah pinjaman pasar. Mudah-mudahan itu bisa ditindaklanjuti dan kami minta keseriusan dari Pemkot,” harap Ketua DPRD

Di sisi lain, Wali Kota Banjarbaru, Nadjmi Adhani menyampaikan bahwa berbagai catatan pertanyaan serta koreksi pihak DPRD telah d|bahas secara transparan dan akuntabel.

Ia menngatakan, dalam Raperda ini tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 ini menyajikan informasi-informasi penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah dibahas dan disepakati bersama. Seperti adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).

“Silpa Pemko Banjarbaru pada akhir tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 103 miliar,” terangnya. (kanalkalimantan.com/rico)