Penantian Lama Direktur RSUD Ratu Zalecha Akhirnya Terjawab!

MARTAPURA, Lebih 20 bulan tanpa pejabat difinitif, akhirnya posisi Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura terisi. Bupati Banjar H Khalilurrahman melantik dr Tofik Norman Hidayat sebagai direktur baru. Sementara dr Eko Subiyanto yang selama periode tersebut menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) harus meninggalkan posisinya untuk menempati jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan Pemkab Banjar digelar di Gedung Mahligai Sultan Adam Martapura, Rabu (12/8).

Pada pelantikan tersebut, Bupati Khalilurrahman meminta direktur baru dr Tofik bisa membawa RSUD Ratu Zalecha untuk mandiri. Bahkan untung!

“Orang bisa bikin hotel saja bisa untung, masa itu rumah sakit tidak ada untung padahal nyata penghuninya masa rugi, jangan sampai terjadi lagi kaya gitu, kalau rumah sakit lain berani pinjam ke bank untuk mengembangkan rumah sakit karena itu nyata ada hasilnya,” tegas Khalilurrahman dengan nada tinggi.

Untuk itu, Bupati Khalilurrahman mengatakan harus ada manajemen yang benar dan ada perbandingan antara rumah sakit yang ada di Kabupaten Banjar dengan daerah yang lain. Sehingga diharap tidak membebani rumah sakit tersebut. “Itukan ada tarif, maka harus diperbaiki manajemennya,” tegasnya.

Sementara itu Direktur baru  dr Tofik Norman Hidayat mengatakan bukan semata untung secara finansial. Tetapi sebagai BLUD agar bisa membiaya operasionalnya sendiri dan yang dimaksud Bupati bukan finansial tetapi harus bisa mengutamakan pelayanan. “Kita masih akan focus pada program-program yang sudah ada, yang penting dikerjakan dengan baik dan usaha, saya minta doanya saja,” katanya.

Menanggapi beberapa keluhan dari internal pegawai RSUD Ratu Zalecha adalah jasa pelayanan yang belum terbayarkan dan masih adanya tunggakan BPJS, dia menjelaskan masih akan menunggu dari pusat dan semua perawat sudah mengetahuinya. Namun diharap walaupun ada sedikit kendala tetapi diharap tidak menggangu pelayanan yang diberikan.

 “Kalau soal jasa pelayanan menunggu dari pusat, semua perawat sudah mengetahuinya. Sedangkan tunggakan BPJS merupakan masalah nasional, tidak hanya dialami RSUD Ratu Zalecha, tetapi tidak sampai mengganggu pelayanan,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan, rumah sakit itu merupakan layanan kesehatan. Layanan kesehatan merupakan pelayanan publik dasar, bukti hadirnya negara di tengah masyarakat. “Oleh karena itu orientasi utamanya bukan keuntungan, tapi pelayanan yang baik, cepat, ramah dan mengutamakan keselamatan,” katanya.

Dia juga mejelaskan, sebagai penyelenggara pelayanan publik, rumah sakit pemerintah bukan keuntungan yang menjadi tujuan, tapi jaminan kesehatan masyarakat. Menurutnya, kalau sekarang BLUD, itu dimaksudkan agar pelayanan lebih maksimal tidak terkendala birokrasi anggaran pemerintah. Semestinya sebagai BLUD ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan, bukan memaksimalkan keuntungan.

“Karena layanan kesehatan, adalah bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan pada rakyatnya,” tegasnya.

Pihaknya berharap, RSUD Ratu Zalecha fokus pada perbaikan layanan, dan pemerintah menjadikan ruma sakit sebagai wahana dalam mewujudkan pelayanan dasar yang baik agar masyarakat merasakan hadirnya negara dalam menjamin kesehatan warganya.

Kembali dirinya menegaskan, tidak ada yang lebih penting dari pemerintah selain terus memperbaiki pelayanan dasar seperti layanan pendidikan dan kesehatan. Karenanya, sudah seharusnya pemerintah tidak menempatkan rumah sakit sebagai cara mendapatkan keuntungan.

“Jangan jadikan kesehatan cara untuk mencari pendapatan. Karena itu berarti kesehatan menjadi sesuatu yang dinilai komersial,” tambahnya.

Dalam sambutannya pada pelantikan Direktur RSUD Ratu Zalecha, Bupati Banjar, H Khalillurrahman meminta bagaimana caranya agar RSUD Ratu Zalecha bisa untung. Jangan kalah dengan hotel-hotel. (rendy)