Pemprov Kalsel Siap Berikan Kemudahan Berusaha

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel Safrizal ZA hadiri acara Taxpayer Gathering 2021 yang diadakan Kanwil DJP Kalselteng, KPP Madya Banjarmasin, Kamis (19/6/2021) di Hotel Rattan Inn.

Acara mengusung tema “Baimbai Bagawi Mambangun Nagari” bertujuan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi antara DJP serta pembayar pajak dan stakeholder.

“Saya mengapresiasi para taxpayer di Kalsel yang hebat-hebat. Kalau tidak ada taxpayer yang bekerja lebih keras, sektor ekonomi yang bergerak di Kalsel tentu pergerakannya akan lambat,” ujar Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA.

Safrizal mengatakan, Pemprov Kalsel membuka karpet merah atau siap memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha.

 

 

Baca juga: Neraca Perdagangan Kalsel Surplus di Bulan Mei

“Kalau ada usaha yang ingin dibuat namun perizinannya jadi sulit, lapor saya,” kata Safrizal saat ditemui usai hadiri acara.
Safrizal mengatakan, dirinya menitip pesan untuk Dirjen Pajak terkait kebijakan bagi hasil perusahaan yang terdaftar pajak di daerah lain, namun SDA-nya bersumber dari Kalsel.

“Apabila SDA yang diusahakan itu bersumber dari Kalsel, apakah saat bagi hasil Kalsel termasuk yang mendapatkan,” tekannya.

Karena hal yang belum pasti tersebut, untuk saat ini Safrizal imbau para pengusaha Kalsel untuk mendaftarkan wajib pajak di Provinsi Kalsel.

“Kita selalu dukung Kanwil DJP Kalselteng yang memiliki target untuk meningkatkan indeks atau mutu layanan kantor mereka,” ujar Safrizal.

Sementara Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Tarmizi mengatakan, Kanwil DJP Kalselteng memiliki misi untuk meningkatkan raihan predikat pelayanan wilayah bebas korupsi (WBK) untuk tahun 2020 menjadi menjadi wilayah birokrasi, bersih dan melayani (WBBM) di 2022.

DJP melakukan reorganisasi instansi vertikal pada Mei 2021 kemarin, dimana termasuk didalamnya adalah KPP Madya Banjarmasin.

Baca juga: DWP Kalsel Gelar Pelatihan e-Reporting LPPK

“Mulai 24 Mei 2021 kemarin, dengan jumlah kantor yang sama dilakukan penataan organisasi. Ada sebanyak 24 kantor yang dilebur dan bertambahnya sejumlah 18 KPP Madya di seluruh Indonesia,” ungkap Tarmizi. (kanalkalimantan.com/dewi)

Reporter : dewi
Editor : bie