Kelola Sektor Kehutanan, Kalsel-Finlandia Jalin Kerjasama!

BANJARBARU, Kalimantan Selatan menjadi satu satu-satunya provinsi di Indonesia yang masuk dalam Program Join Working Group antara Indonesia dan Finlandia.  Program Join Working Group ini mencakup kerja sama perencanaan pengelolaan sektor kehutanan dan upaya pelestariannya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Dr Hanif Faisol Nurafiq mengatakan, salah satu program kerja sama tersebut adalah dengan mengirimkan delegasi bidang kehutanan ke Finlandia untuk belajar. Sebagai salah satu negara yang berhasil dalam pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat sebagai objek utama, Finlandia menjadi rujukan dunia internasional untuk lebih mendalami manajemen pengelolaan hutan bagi kelestarian lingkungan.

“Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama bilateral dengan Pemerintah Finlandia yang tertuang dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa bulan lalu,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Provinsi Kalsel melalui Dinas Kehutanan sebagai salah satu peserta yang diajak langsung oleh pemerintah untuk mempelajari tata kelola kehutanan di sana, berencana akan mengirimkan delegasi untuk sekolah di sana.

Kerjasama pemerintah tersebut salah satunya adalah dengan mengirimkan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan formal di Finlandia.

“Pendidikan di sana sangat komprehensif. Kami berencana akan mengirimkan delegasi untuk belajar ke sana baik S1, S2 dan S3 maupun kursus singkat. Kita berharap juga mendapat anggaran dari Kementerian LHK,” katanya.

Menurut Kadishut, jika dibandingkan Finlandia yang memiliki empat musim, maka Kalimantan Selatan cuma mengenal dua musim, tentu sangat potensial mengembangkan pengelolaan hutan.  Di Finlandia hasil hutan baru bisa dinikmati setelah 70-90 tahun tanam, maka di Kalsel bisa 10 sampai 20 tahun saja, sehingga masa panen pun lebih singkat.

Menurut Hanif, ada yang perlu dicontoh sistem yang telah diterapkan Finlandia, yaitu terdapat integrasi dan sinergi antara 4 pilar dalam pengelolaan hutan, yakni pemerintah, akademisi/riset, Industri dan masyarakat.

Peneliti Kementerian LHK, Dr Retno Maryani, MSc, mengungkapkan “Join working group ini merupakan forum komunikasi meliputi beberapa stakeholder yang intinya Kalsel merupakan provinsi satu-satunya yang masuk dalam Program Join Working Group antara Indonesia dan Finlandia.

Penunjukan Kalsel dalam program tersebut, karena pemerintah fokus pada perencanaan pengelolaan hutan yang kuat, limbah seminimal mungkin dan melibatkan masyarakat dalam melakukan pengelolaan. (cel/dishut)