Kecewa Ketua DPRD Gagal Temui Presiden, Mahasiswa Kalsel Ancam Demo Kembali

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Penolakan UU Cipta Kerja lewat demo mahasiswa tak sampai langsung ke Presiden Jokowi RI, elemen mahasiswa gabungan Kalsel mengancam kembali bakal menggelar demo besar-besaran.
Meski berhasil “memaksa” Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Supian HK untuk terbang ke Jakarta untuk menemui Presiden RI Joko Widodo dan menyerahkan nota kesepahaman penolakan UU

Omnibus Law, namun Ketua DPRD H Supian HK hanya berhasil menemui Kepala Staf Kantor Kepresidenan RI Moeldoko pada Jumat (9/10/2020). Merespon “kegagalan” wakil rakyat Kalsel yang tak berhasil menemui Presiden RI Jokowi, membuat Badan Esekutif Mahasiswa (BEM) se Kalsel mengeluarkan ancaman.

Melalui Koordinator Wilayah BEM se Kalsel Ahdiat Zairullah, BEM se Kalsel tak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas apa yang telah dilakukan oleh H Supian HK. “Kami jelas kecewa, sangat tidak puas dengan upaya DPRD Provinsi Kalsel sewaktu di Jakarta. Karena tuntutan kami jelas, bertemu dengan Presiden Jokowi, bukan dengan Staf Kepresidenan ataupun Menteri.

Kami minta bertemu dengan Presiden,” kata Ahdiat, Minggu (11/10/2020) petang.  Ahdiat tidak menampik, akan ada aksi demonstrasi susulan. Hanya saja, BEM se Kalsel akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu.

“Yang jelas kami akan turun ke jalan kembali, terkait bentuknya kita akan putuskan setelah konsolidasi hari Selasa (13/10/2020) nanti,” imbuh Ahdiat. Namun demikian, dirinya memastikan aksi demonstrasi susulan bebas dari tindakan provokasi, yang memancing gesekan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Kendati begitu, Ahdiat menyebut, tergantung situasi dan kondisi di lapangan nantinya.

Di sisi lain, ia mengaku pesimis upaya lain seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi dapat menggagalkan UU Cipta Kerja. Ahdiat menyebut, hukum sudah dipermainkan dan rezim sudah menguasai semua lini.

“Sudah tidak ada lagi oposisi, mahkamah juga sudah dikondisikan, Gubernur diminta untuk setuju. Semua sudah dikondisikan. Maka dari itu, dibanding memilih jalur hukum, kami lebih memilih jalur parlemen jalanan atau aksi unjuk rasa,” tandas Ahdiat. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie