Kadis ESDM Kalsel: Seratus SK Pun Jika Tanpa Amdal, Tak Akan Jalan!

Pertanyaan itu dijawab Isharwanto bahwa pihaknya tak pernah ikut campur dalam terbitnya SK Kementerian ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017. “Kita tak terlibat dan bahkan tak pernah juga mengeluarkan Amdal untuk tambang di HST,” tegasnya.

Kepada pendemo, Isharwanto juga mengaku terkejut kenapa tiba tiba muncul SK itu. Namun dia menegaskan, walau SK ini terbentuk, tapi proses terbukanya tambang itu masih sangat jauh. Apalagi  Amdal untuk itu juga tidak akan pernah diterbitkan.

“Nggak benar (jika beroperasi), Pelabuhan mereka saja belum ada, rute jalan untuk pengoperasiannya juga gak ada. Kalau pun ada, itu sudah kami hentikan. Kami juga kordinasi dengan dinas ESDM di HST untuk memantau terus kegiatan di sana. Biarpun ada ratusan SK yang dibentuk kalau tidak ada amdalnya, tambang itu gak akan pernah jalan,” tegas Isharwanto.

Di akhir dialog, pendemo meminta Dinas ESDM Kalsel menandatangani surat penolakan dan pencabutan SK Kementerian ESDM. Sekitar pukul 12.00 Wita, massa meninggalkan lokasi dengan pengawalan ratusan polisi.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Supian HK bersama Ketua DPRD Kalsel, H Burhanudin bertolak ke Jakarta menyampaikan surat desakan dari seluruh elemen dan masyarakat Bumi Lambung Mangkurat ini agar SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKPB) PT Mantimin Coal Mining (MCM) di HST dicabut.

“Surat ke Kementerian ESDM sudah kami antar langsung ke Kementerian ESDM dan ada tanda terimanya. Sayangnya tidak ketemu pak Dirjen, dan hanya ditemui stafnya saja. Mereka janji akan menyampaikan surat penolakan itu kepada menteri dan Dirjen,” kata Burhanuddin. (rico)