Irwan Bora: Saya Miris Uang Rakyat Dihamburkan untuk Hal yang Tidak Jelas!

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Irwan Bora, nama anggota DPRD Banjar yang sering disebut pada aksi demo yang diprakarsai oleh LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel di Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar dan gedung DPRD Kabupaten Banjar, menjadi pembuka kasus mark up perjalanan dinas.

Ketua LSM KPK-APP Kalsel, Aliansyah menyebutkan Irwan Bora yang membuka kotak pandora mengenai kelakuan menyimpang yang dilakukan oleh beberapa orang oknum DPRD Kabupaten Banjar.

Saat dikonfirmasi, anggota DPRD Banjar, Irwan Bora menjelaskan, dirinya membuka hal tersebut disebabkan ada beberapa oknum dewan yang melakukan mark up perjalanan dinas keluar daerah di tahun anggaran 2019 hingga 2021.

“Miris hati melihat bagaimana uang rakyat dihambur-hamburkan yang tidak jelas, sehingga saya berstatement agar teman-teman penyidik untuk turun tangan agar tidak terjadi lagi mark up hotel perjalanan dinas,” ungkapnya.

 

Baca juga  : Setwan DPRD Kapuas Silaturahmi dengan Jurnalis

Dirinya mengapresiasi rekan-rekan yang melakukan aksi unjuk rasa menyuarakan kepentingan rakyat.

Irwan Bora menilai kondisi DPRD Kabupaten Banjar saat ini terjadi kekacauan, yang menghadirkan seakan terjadi perpecahan dan saling berkubu-kubu.

“Saya tidak tahu ada orang yang ingin memecah belah, ada visi misi yang tidak jelas, sehingga kita buka saja sekalian bagaimana kinerja anggota DPRD Kabupaten Banjar,” tuturnya.

Dilanjutkannya, hal ini bertujuan agar adanya transparansi yang jelas dari DPRD Kabupaten Banjar kepada masyarakatnya.

Baca juga  : Kos Mahasiswa di Astoria Sungai Besar Terbakar 90 Persen, Isma Tak Sempat Selamatkan Laptop

Dijelaskan Irwan saat kunjungan kerja keluar daerah, dewan melakukan studi komperatif untuk membanding kemajuan daerah di luar sana dan dibawa untuk dipublikasikan di daerahnya.

“Namun hasil kunker itu tidak bisa dipublikasikan di daerah kita, sehingga itulah yang membuat miris,” jelasnya.

Dalam kasus ini disebutkan Irwan ada oknum yang melakukan mark up, yang harusnya pagu Rp 1,2 juta dimaksimalkan menjadi Rp 2,5 juta.

“Hal ini yang membuat saya bicara kepada teman-teman penyidik agar memeriksa dokumen perjalanan dinas, agar ada kejelasan bukan fiktif,” sebutnya.

Baca juga  : 19 Nama di DPRD Banjar Disebut Terseret Dugaan Mark Up Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Masih dari Irwan Bora, kalau pagu penginapan di Pulau Jawa disebutkannya Rp 1,2 juta, namun, ada oknum yang memaksimalkan pagu sesuai Perpres Nomor 33 menjadi Rp 2,5 juta.

“Dimaksimalkan sesuai pagu yang ada di Perpres 33, padahalkan hanya 1,2 juta,” tambahnya.

Dirinya mengharapkan para penyidik untuk turun memeriksa dokumen yang ada di sekretaris dewan agar adanya kejelasan mengenai pagu tersebut.

Disampaikannya, jika ada oknum yang memang merugikan negara, mestinya harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Memang diakuinya, penyelidikan di Kejati Kalsel dan Kejari Banjar belum rampung, karena belum semua anggota DPRD Banjar diminta keterangannya. Sementara masih unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan, termasuk juga unsur petinggi ASN di Setwan DPRD Banjar.(kanalkalimantan.com/ibnu)

Reporter : ibnu
Editor : cell