Investasi Pembangunan Lebihi Target, Sektor Pariwisata Masih Minim

BANJARBARU, Hingga semester ketiga, investasi pembangunan di Kalsel sudah melebihi target. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nafarin.

Menurut dia, target investasi pembangunan Kalsel pada tahun 2018 ini sebanyak Rp 9,2 triliun. Namun hingga semester ketiga saja nilai investasi sudah mencapai Rp 10,1 triliun. “Ini sudah melebih target, dan itu masih triwulan ke 3 belum sampai akhir Desember. Nanti untuk Desember sekitar akhir Januari tahun depan direalese oleh pusat,” ungkapnya

Adapun investasi yang paling dominan adalah sektor pertambangan. Selain itu sektor perkebunan, makanan dan pertanian juga lumayan banyak. Sedangkan investasi pada sektor pariwisata masih menjadi perhatian karena nilainya yang masih kecil.

“Sektor pariwisata di kalsel perlu di genjot, karena hingga kini nilai investasi terhadap sektor pariwisata di Kalimantan Selatan masih sangat rendah,” lanjutnya

Memang diketahui, Kalsel mempunyai banyak destinasi wisata yang sangat memukau, mulai dari wisata alam, wisata sejarah hingga wisata sungai ada di Provinsi Kalsel.

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nafarin, sektor pariwisata ini akan terus dipromosikan kepada para investor seperti Loksado, susur sungai Pasar Terapung, hingga Tahura dan Geo Park dengan masing-masing nilai investasi sekitar Rp 1 triliun.

“Sektor wisata akan terus kita tawarkan ke investor, kita akan upayakan terus untuk fasilitas penunjangan. Terakhir nanti kita akan membentuk suatu kawasan ekonomi khusus pariwisata,” ungkapnya

Lebih lanjut Nafarin mengatakan hal ini sejalan dengan keinginan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang menginginkan pariwisata di Kalsel akan menjadi tulang punggung perekonomian.

Upaya Kalsel untuk mengubah konsep dari dulunya yang mengandalkan batu bara ke depan harus ditranformasi ke sumber daya yang bisa diperbaharui. Satu kata kuncinya, yakni dengan memoles pariwisata menjadi sumber penghasilan daerah.

“Sebab batu bara ke depannya akan habis. Makanya harus bertransportasi ke sektor yang bisa terbaharui. Eko wisata harus digalakkan,” kata Sahbirin.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Kalsel Subhan Syarief menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sudah seharusnya membuat Road Map infrastruktur di sektor pariwisata.

Menurut pengamat tata kota di Kalsel ini, Road Map sangat penting, agar pembangunan infrastruktur untuk sektor pariwisata di Kalsel bisa tepat sasaran dan dapat berkolaborasi dengan kabupaten/kota. “Saat ini yang saya ketahui Pemprov Kalsel belum memiliki Road Map tentang infrastruktur pariwisata tersebut. Padahal kita sudah harus memilikinya karena Provinsi Kalsel kedepannya ingin membuat sektor pariwisata bisa menjadi sektor alternatif pendorong geliat ekonomi selain pertambangan,” ungkapnya.

Dengan adanya Road Map infrastruktur pariwisata, maka kita bisa melihat secara jelas infrastruktur apa saja yang diperlukan untuk bisa mendorong sektor pariwisata bisa berkembang di seluruh wilayah Kalsel.

“Dengan sudah tahu kebutuhan infrastruktur apa saja yang perlu dibangun, maka bisa dikolaborasikan dengan Pemkot atau Pemkab untuk bisa membangunnya secara bersama-sama,” tambahnya.

Selain itu kehadiran Road Map infrastruktur pariwisata juga akan memudahkan Pemprov Kalsel untuk bisa mendorong pihak ketiga untuk berinvestasi ke Kalsel membagun kawasan wisata.(Rico)