Harga Gabah Rp 4.800, Dinas TPH Kalsel Minta Klaster Harga Tiap Daerah

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menetapkan harga tertinggi gabah untuk wilayah Indonesia.

Bapanas menetapkan harga gabah di petani dari Rp 4.700 hingga Rp 4.800 per kilogram. Hal ini menuai banyak penolakan, salah satunya di Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalsel Syamsir Rahman mengatakan jika harga tukar di petani Rp 4.700, harga tersebut akan merugikan para petani Kalsel yang bercocok tanam di lahan rawa. Dengan harga atas yang ditetapkan Bapanas, petani di Pulau Jawa sangat diuntungkan.

“Di lahan rawa membutuhkan biaya yang tinggi, beda halnya dengan lahan kering seperti Pulau Jawa,” ujarnya.

Baca juga: Musala di Gambut Diobrak-abrik, Kaca Pecah hingga Al Qur’an Robek

Di Kalsel ini kata Syamsir, dari segi pengolahan lahan sangat berat baik dari pengawasan, perawatan hingga panen membutuhkan tenaga dan biaya yang ekstra.

Dirinya juga akan bersurat ke pusat agar gabah yang dibeli langsung dari petani tidak disamaratakan, menurutnya harga tersebut harus diatur sesuai wilayah dan daerahnya masing.

“Saya mengusulkan patokan harga yang dikeluarkan Bapanas, padi di tingkat petani jangan disama ratakan, harus ada klasternya masing-masing daerah,” ungkapnya.

Penyesuaian klaster harga gabah kering ditingkat petani ini kata Syamsir agar menghindarkan para masyarakat mengkonsumsi beras impor.

Baca juga: Pemkab HSU Beri Penghargaan 131 Pensiunan Guru

Pemprov Kalsel sendiri kata Syamsir, berdasarkan arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, membeli gabah dari petani melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bangun Banua yang difasilitasi Pemprov Kalsel seharga Rp 6.700 hingga Rp 7.000, yang menjadi pilot project di daerah Barito Kuala.

“Nanti akan pindah lagi ke Tanah Laut, agar memotong rantai para tengkulak yang membeli ke petani,” jelasnya.(Kanalkalimantan.com/ibnu)

Reporter: ibnu
Editor: bie