DPRD Kalsel Dorong Pembentukan Komisi Disabilitas

BANJARMASIN, Komisi IV DPRD Kalsel menginginkan pembentukan Komisi Disabilitas untuk penanganan penyandang cacat agar lebih maksimal. Sebagaimana terjadi, saat ini penanganan terhadap hak-hak disablitas di Kalsel masih belum sesuai harapan.

Menurut anggota Komisi IV Zulfa Asma Vikra harapannya dengan terbentuknya Komisi Disabilitas bisa lebih serius dalam penanganan penyandang cacat yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel. Mengingat jumlah penyandang disabilitas masih relatif tinggi.

Jumlah penyandang cacat serta jenisnya Kabupaten Tanah Laut (Tala) saja mencapai 40.000 orang. “Apalagi se-provinsi ini, tentu jumlah penyandang cacat bisa mencapai 100.000 orang atau lebih,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarmasin dan Tala tersebut.

“Mereka (penyandang cacat) itu juga mempunyai hak yang harus mendapatkan perhatian bersama,” lanjutnya. Dalam kaitan keinginan membentuk komisi disabilitas di daerah itu, tersebut Komisi IV DPRD Kalsel mengusulkan perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di provinsinya.

“Kita harapkan perubahan Perda 17/2013 bisa pula menjadi payung hukum dalam pembentukan komisi disabilitas, dan dalam upaya perlindingan/pemenuhan hak-hak penyandang cacat,” demikian Zulfa.

Sebelumnya, Wawan Kurniawan seorang aktivis sosial pembela hak-hak warga difabel, geram atas ketidakadilan pemerintah daerah terhadap kaum penyandang difabel di Kota Banjarmasin. Ketua Yayasan Daksa Banua ini berkata, sangat banyak kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada penyandang difabel, khusus tunadaksa dalam hal aksebilitas pelayanan umum.

Menurut Wawan, pemerintah kurang paham bagaimana mencari solusi untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. “Ketika kami jalan ke Taman Kamboja, masa aksebilitas untuk anak tunadaksa dihalangi dengan rantai. Apakah ini disebut dengan keadilan?” ujarnya. (cel)