Bupati Inginkan Informasi Semua Dinas di Genggaman

MARTAPURA, Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, penerapan sistem aplikasi berbasis Information Technology (IT) tak dapat dielakkan. Tak terkecuali penerapan IT di birokrasi pemerintahan.

Mengingat peran penting IT, termasuk di bidang pemerintahan, Bupati Banjar H. Khalilurahman mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar harus melek teknologi. Ia juga menginginkan, penerapan sistem aplikasi terintegrasi semua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Karena itu, ujar H. Khalirurrahman, Kabupaten Banjar akan mengadopsi Smart City.

“Saya ingin semua informasi OPD di Kabupaten Banjar ada di genggaman melalui sebuah sistem aplikasi. Dengan begitu, saya dapat memantau semua informasi dinas setiap saat,” ujar H. Khalilurrahman saat menyampaikan sambutan pada acara rilis ‘Pelayanan Tanpa Persyaratan (Petasan)’ di Kantor Dinas Penanam Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (19/10) lalu.

Tentang Smart City, Farid Soufian, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar mengatakan, Smart City’akan dimulai tahun 2018. Untuk mempelajari penerapan Smart City, pihaknya telah mengunjungi Makassar, Sulsel untuk belajar penerapan sistem Smart City. Kota Bandung juga salah satu yang dikunjungi untuk belajar banyak mengadopsi penerapan Smart City di Kabupaten Banjar.

Menurut Farid, Makassar salah satu kota yang telah menerapkan sistem Smart City. Hanya saja, untuk mengadopsi utuh sistem Smart City yang ada di Makassar akan cukup berat mengingat anggaran yang diperlukan cukup besar, mencapai Rp15-20 Miliar.

Namun begitu, menurut mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) ini, Pemkab Banjar bisa saja menerapkan Smart City bertahap dengan pola kerja sama pihak ketiga sebagai pengelola server menggunakan anggaran pada APBD.

“Dengan begitu, semua  data dan informasi yang terekam pada server dapat dilihat dan disampaikan kepada pihak-pihak yang memang memerlukan. Karena nantinya semua server pada tiap dinas akan dikoneksikan,” katanya.

Utamanya, ujar Farid, bagi instansi yang berkenaan langsung dengan pelayanan publik. Di rumah sakit misalnya, dengan penerapan Smart City akan lebih terkontrol.

“Berapa jumlah pasien yang dilayani dokter, termasuk dokter datang jam berapa akan terpantau,” katanya.

Dengan penerapan ‘Smart City’ yang juga menjadi media control pelayanan publik yang dapat diakses khalayak, indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan pemerintah darah diharapkan akan meningkat.

“Dengan kian optimalnya pelayanan maka akan menurunkan tingkat keluhan masyarakat. Dengan begitu tingkat kepuasan masyarakat tentu akan meningkat,” kata Farid Soufian. (rudiyanto/adv)