Bambang Brodjonegoro: Kebanyakan Daerah Masih Menomorduakan Sanitasi dan Air Bersih

BANJARMASIN, Puncak gelaran City Sanitation Summit (CSS) ke-19 digelar di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Selasa (24/9). Selain dihadiri sedikitnya 231 kabupaten dan kota seluruh Indonesia, juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Dr Bambang Brodjonegoro.

Dalam pemaparannya, Bambang mengapresiasi keberadaan Asosiasi Kabupaten dan Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) yang memperhatikan isu-isu sanitasi maupun air bersih.

“Tidak boleh kepala daerah melupakan upaya untuk memberikan yang terbaik dalam hal air bersih maupun sanitasi. Saya mendukung upaya AKKOPSI yang berupaya yang namanya berbagi pengalaman. Karena satu daerah itu perlu belajar dari daerah lain terutama yang sudah sukses,” ucap Bambang.

Bambang menekankan, jika pemerintah daerah tidak memperhatikan sanitasi maupun air bersih, dapat berpotensi pada stunting atau pengkerdilan. Stunting sendiri mengakibatkan kerugian secara ekonomi, dan berpotensi mengarah kepada kemiskinan.

“Jadi kita inginkan sanitasi dan air bersih itu selalu menjadi kualitas utama dalan infrastruktur di setiap kabupaten dan kota seluruh Indonesia,” tegas Bambang.

Meski isu sanitasi maupun pengolahan air limbah menjadi atensi pemerintah pusat, namun menurut Bambang, kewenangannya berada pada pemerintah daerah masing-masing. “Ada dana alokasi khusus dan dana desa. Sebenarnya bukan dari pemerintah pusat mau ngasih berapa. Tapi (pemerintah daerah) bisa memanfaatkan atau tidak prioritas air bersih dan sanitasi dan tidak hanya melihat infrastruktur lainnya seperti jalan. Itu yang jadi masalah di daerah, kebanyakan menomorduakan sanitasi dan air bersih,” terangnya.

Menurut Bambang, jika air bersih dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, maka perusahaan daerah air minum (PDAM) harus mengeluarkan kebijakan subsidi. “Atau pemerintah kota memastikan tarif yang ditetapkan PDAM adalah tarif yang bisa dijangkau tapi sesuai dengan kualitas,” kata Bambang.

Di kesempatan yang sama, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menyebut, Kota Banjarmasin yang memiliki perusahaan daerah pengolahan air limbah atau PD PAL, memiliki kapasitas yang mampu melayani sedikitnya 17.000 pelanggan. Saat ini, di Kota Banjarmasin baru 7.000 pelanggan yang menggunakan jasa PD PAL.  “Masih ada 10 ribu yang tersedia. Hanya himbauan bagaimana masyarakat untuk bisa berlangganan pengolahan air limbah. Tarifnya 25 persen dari tarif PDAM,” kata Ibnu. (fikri)