{"total_effects_actions":0,"total_draw_time":0,"layers_used":0,"effects_tried":0,"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":1,"shape_mask":0,"callout":0},"effects_applied":0,"uid":"15BBD608-1669-44B1-8BA5-FC0121588C50_1574848745187","width":3464,"photos_added":0,"total_effects_time":0,"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"remix_data":[],"source_sid":"15BBD608-1669-44B1-8BA5-FC0121588C50_1574848745214","origin":"gallery","height":2309,"subsource":"done_button","total_editor_time":9,"brushes_used":0}
BUNTOK, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Buntok, Barito Selatan (Barsel) serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 kepada 4 kabupaten di DAS (Daerah Aliran Sungai) Barito.
Empat kabupaten tersebut yakni Barsel, Bartim, Barut dan Murung Raya. Diserahkan kepada masing-masing perwakilan kabupaten oleh Asisten III Setda Barsel Dekma di aula Setda Barsel, Rabu (27/11).
Kepala KPPN Buntok Selamet Parman mengatakan, penyerahan DIPA sebelum awal tahun anggaran tradisi tahunan. Tetapi merupakan bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktunya.
“Dengan demikian seluruh instansi pemerintah bisa mengesekusi rencana yang sudah ditetapkan sesuai fungsinya masing-masing,†kata Selamet Parman.
Ia mengatakan, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong satuan kerja dapat sesegera mungkin melaksanakan kegiatannya di tahun anggaran 2020 mendatang.
“Karena DIPA juga bisa sebagai alat pengendalian, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan dan perangkat akuntasi pemerintah,†ucap Selamet.
Lebih lanjut, katanya, DIPA juga merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
“Sehingga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN,†jelasnya.
Ia mengatakan pada 18 Oktober 2019, RUU APBN tahun anggaran 2020 telah ditetapkan menjadi UU nomor 20 tahun 2019 tentang APBN.
Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah, mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang piskal, kebijakan belanja yang lebih baik untuk efisien belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset serta mengembangkan pembayaran yang kreatif dan mitigasi resiko untuk pengendalian liabilitas.
“Selain itu pemerintah juga menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global, agar APBN dapat dijaga tetap sehat, adil, dan mandiri. Sehingga dapat mengakslerasi dan memperluas pembangunan nasional,†pungkas Selamet. (digdo)
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Genangan air yang merendam hingga ke Jalan Mistar Cokrokusumo, Kecamatan Cempaka, Kota… Read More
KANALKALIMANTAN.COM - Setiap tanggal 22 Januari, diperingati Hari Pejalan Kaki Nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Terdakwa kasus korupsi dana kader sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Hulu… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem di Kalimantan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Banjir rob akibat pasang surut air dan curah hujan tinggi masih menerjang… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Curah hujan ekstrem yang terjadi beberapa hari terakhir mengakibatkan genangan air terjadi… Read More
This website uses cookies.